BANGKALAN || HALLOJATIMNEWS – Guna menyerap dan menindaklanjuti Aspirasi Masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketua Komisi A, DPRD Bangkalan menyelenggarakan kegiatan Reses pengaduan jaringan aspirasi Masyarakat Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan, di kediaman Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Sabtu (09/05/2020).
Namun Reses Kali ini sangat berberda dengan Reses Sebelumnya, Masyarakat yang hadir untuk berbuka puasa bersama dikediaman Ketua Komisi A, DPRD Bangkalan sangat antusias ingin memberikan pengaduan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD).
Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa Tokoh Masyarakat para ulama dan (300) Tiga Ratus Masyarakat yang turut hadir untuk mengadukan keluhan terkait bantuan yang belom turun ke bawah ataupun terkait bantuan langsung tunai (BLT) yang masifnya Masyarakat tidak mengetahui Mekanisme pembagian BLT tersebut.
Ketua Komisi A, DPRD Bangkalan H.Mujiburrahman dalam sambutannya mengatakan,” tujuan pelaksanaan reses kali ini untuk menyerap dan menindaklanjuti, aspirasi serta pengaduan Masyarakat, guna memberikan pertanggungjawaban Moral dan Politis, kepada Konstituen di Dapil sebagai perwujudan Perwakilan Rakyat dalam Pemerintahan.
“Kehadiran Bapak Ibu hari ini sangatlah penting, karena akan berdiskusi, berdialog dengan anggota DPRD yang telah diberikan kepercayaan oleh Bapak Ibu sekalian, untuk bisa menindak lanjuti apa yang menjadi keinginan, warga yang ada di Dapil satu ini atau dengan istilah mewakili aspirasi,” ujarnya
Dia juga menambahkan, hal yang menjadi dasar adalah tugas dan fungsi Dewan, seperti yang telah diatur dalam tata tertib DPRD, yaitu untuk melaksanakan pengawasan, legislasi dan anggaran, yang nantinya akan dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD, kemudian akan dimasukkan pada APBD tahun berikutnya.
“Pemahaman terhadap Reses harus diperluas. Kebanyakan mengartikan Reses hanya bicara proses pembangunan infrastruktur. Namun, ada banyak hal yang harus DPRD laksanakan di reses seperti persoalan-persoalan yang timbul di tengah masyarakat. Karena ada yang menjadi persoalan masyarakat yang tidak melalui proses infrastruktur. Selanjutnya di sini kita akan coba sinkronkan hasil musyawarah desa, musyawarah Kecamatan dan pokok-pokok pikiran masyarakat, mana yang menjadi prioritas. Nah, itu yang akan kita perjuangkan bersama,” tutupnya.
Penulis : JamaL
