Sidoarjo – Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sidoarjo dan Aliansi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo melakukan aksi unjuk rasa (Unras) di depan kantor DPRD Sidoarjo Jalan Sultan Agung No.39 Sidoarjo, Selasa (12/04/2022).
Dalam tuntutannya ratusan mahasiswa tersebut, menolak perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode dengan alasan apapun. Lantaran perpanjangan masa jabatan ini merupakan pengkerdilan Demokrasi di Indonesia.
Selain itu, mahasiswa juga mendesak agar Presiden dan DPR untuk segera mengevaluasi dan memberantas mafia terkait kenaikan harga minyak goreng dan mendesak untuk menetapkan bet minyak goreng Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah) untuk segala jenis minyak goreng.
Tak hanya itu, ratusan mahasiswa juga mendesak Presiden dan DPR untuk segera mengevaluasi dan mencabut kebijakan terkait kenaikan harga BBM dan kelangkaan BBM serta mencabut kebijakan PPN 11%. karena merugikan masyarakat.
Seperti yang dikatakan Ilham Ar-Rasyid selaku korlap dalam Demo aksi tersebut, pihaknya mendesak agar Presiden dan DPR untuk segera mengevaluasi dan mencabut kebijakan terkait kenaikan harga BBM dan kelangkaan BBM karena merugikan masyarakat.
“Kami mahasiswa capek, ditengah-tengah pademi Covid-19, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat,” ucapnya.
Dia juga mengutarakan, pemerintah sudah mencedrai masyarakat padahal hari ini bulan Ramadhan seharusnya meringankan beban masyarakat akan tetapi pemerintah membuat kebijakan yang merugikan masyarakat.
“Kami meminta kepada Dewan yang duduk di gedung dewan agar menjalankan sesuai tupoksinya untuk memperjuangkan kesejateraan masyarakat. Dan kami berharap agar anggota dewan melihat kebawah, karena masyarakat mengeluh dengan kenaikan harga BBM dan minyak goreng maupun PPN,” tegasnya.
Lebih lanjutnya Ilham Ar-Rasyid mengatakan, sebagai penyambung lidah masyarakat dan harus semangat untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat atau masyarakat.
“Pemerintah memberikan bantuan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), itu hanya akal-akalannya Jokowi untuk minta 3 periode, dan kebijakannya menyengsarakan masyarakat,” tandasnya.
Tambahnya, awal mula terkait hal ini, Ikatan Pelajar Muhammadiyah Sidoarjo menyebar kuesioner kepada masyarakat terkait apa keluhan mereka karena ini merupakan tugas mahasiswa untuk melakukan riset guna memperjuangkan kesejateraan masyarakat dan bukan mencari masalah.
“Sebelum kita berangkat pagi untuk Unras masyarakat antusias sekali terkait bagaimana penyampaian pesannya agar tersampaikan kepemerintah pusat dan kami memutuskan untuk memperjuangkan kesejateraannya,” tukasnya.
H. Usman M.Kes., selaku Ketua DPRD Sidoarjo yang menemui perwakilan dari pengunjuk rasa, menyampaikan bahwa kebijakan nasional dan lokal itu keputusan pemerintah pusat dan Anggota Dewan didaerah hanya mengikuti kebijakan pemerintah pusat.
“Kami 50 orang adalah wakil rakyat Kabupaten Sidoarjo apabila ada tuntutan dari rakyat mengenai kebijakan nasional dan lokal maka wakil rakyat segera menindak lanjuti. Dan Aspirasi pengunjuk rasa akan kami sampaikan ke DPR RI,” ujarnya.
Ketua DPRD Sidoarjo beserta anggota Dewan yang lain mendukung penuh menentang kebijaksanaan pemerintah pusat dan akan menyampaikan tuntutan aspirasi pengunjuk rasa ke DPR RI.
“Kami menyetujui keinginan pengunjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi tuntutan pengunjuk rasa tentang issue nasional dan lokal,” pungkasnya.
Dalam kegiatan Unras yang dilakukan ratusan mahasiswa berjalan aman dan kondusif, dibawah kendali pengamanan Kapolresta SidoarjovKombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, S.H., S.I.K., beserta ratusan personilnyam @Deft
