Daerah

Kapolres Gresik Memimpin kegiatan Pengamanan Kunjungan Kerja Presiden Joko Widodo

GRESIK, HALLOJATIMNEWS.com – Kepala Kepolisian Resor Gresik AKBP Kusworo Wibowo SH.,SIK.,MH memimpin langsung kegiatan pengamanan Kunjungan Kerja presiden Joko Widodo diwilayah Kabupaten Gresik, Senin (27/1/2020).

Kegiatan Kunjungan Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo beserta rombongan di Wilayah Gresik menggunakan jalur Udara dan mendarat di Bandara Juanda.

Selanjutnya melaksanakan kegiatan di PT PAL Surabaya untuk meresmikan Kapal Selam kemudian ke Gedung Wahana Ekspresi Poesponegoro Jl. Jaksa Agung Suprapto Gresik yang di hadiri _+ 2000 orang.

 

 

Rombongan menuju ke Indoor Rumah Makan Bandeng Pak Elan jl. Veteran Gresik dan Gedung Wahana Ekspresi Poesponegoro Jl. Jaksa Agung Suprapto Gresik untuk pembagian sertifikat dan terakhir di
Gedung Wahana Ekspresi Poesponegoro untuk melaksanakan tatap muka dengan tokoh agama dan alim ulama.

Untuk mengamankan kegiatan tersebut Polres Gresik menurunkan 1000 personil pengamanan dibantu unsur TNI dan instansi lainnya.

“Satuan lalu Lintas melakukan pengawalan sepanjang rute perjalanan serta pengamanan pada penggal-penggal jalan untuk antisipasi kecelakaan atau kemacetan” ungkap Kapolres.

Dilokasi Bandara Juanda dan lokasi kegiatan juga melakukan pengamanan baik terbuka maupun tertutup untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan.

Dalam penyerahan kali ini sebanyak 520 sertifikat diserahkan untuk para penerima dari Kabupaten Gresik, 500 sertifikat untuk (penerima dari) Kota Surabaya, 500 sertifikat untuk Kabupaten Sidoarjo, 250 sertifikat untuk Kabupaten Lamongan, dan 250 sertifikat untuk Kabupaten Bangkalan.

Seluruh sertifikat yang telah diserahkan langsung tersebut mencakup lahan di Jawa Timur dengan luas keseluruhan 1.406.635 meter persegi.

Dalam sambutanya Presiden RI Joko Widodo melanjutkan, dahulu hanya sekira 500 ribu sertifikat yang dapat diterbitkan tiap tahunnya. Padahal, masyarakat yang belum memiliki sertifikat masih sangat banyak. Akibatnya sengketa-sengketa sebagaimana yang disebutkan Presiden jamak terjadi.

“Ada 80 juta sertifikat yang belum dipegang oleh masyarakat (pada 2015). Pak Menteri, enggak bisa ini diteruskan setahun hanya 500 ribu,” ucapnya.

Berangkat dari hal tersebut, pada 2017 lalu Presiden Joko Widodo memberikan target sebanyak 5 juta sertifikat harus dapat diterbitkan. Setahun setelahnya, target tersebut meningkat menjadi 7 juta dan selanjutnya kembali meningkat menjadi 9 juta sertifikat.

Dengan adanya percepatan penerbitan dan penyerahan sertifikat seperti sekarang ini, Presiden berharap agar sengketa-sengketa terkait pertanahan di masyarakat dapat dihindari.

“Yang saya enggak senang, setiap saya pergi ke daerah selalu yang masuk ke telinga saya masalah sengketa tanah, konflik lahan. Karena 80 juta sertifikat belum bisa keluar. Ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Kalau sudah pegang ini (sertifikat) enak,” tuturnya.(PRI).

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button

Kontak Redaksi