Jokowi Hadiri Acara Rakornas Penanggulangan Bencana th 2019 di Jatim Expo Surabaya
SURABAYA, HALLO JATIM – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) tahun 2019 di JX Internasional Expo Surabaya, Sabtu (2/2/2019) pagi.
Kehadiran Jokowi didampingi langsung oleh Gubenur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo, Walikota Surabaya, Dr. Ir. Tri Rismaharini, M.T, Kepala BNPB, Letnan Jenderal TNI Doni Monardo, Polda Jawa Timur, TNI, Pejabat/Staff kementrian Lembaga dari Pusat, Pejabat BPBD dan Bappeda (4000) orang hingga lapisan tokoh Agama maupun masyarakat.
Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan enam hal. Pertama, meminta kepala daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk segera memulai perencanaan pembangunan di daerah yang dilandaskan aspek pengurangan resiko bencana.
Menurutnya, setiap pembangunan ke depan harus dibagi sesuai zona seperti zona merah atau daerah yang dilarang, dan zona hijau. Bila ada zona merah, berarti tidak diperbolehkan mendirikan bangunan disana. Bappeda juga harus merancang bangunan tahan gempa.
“Rakyat juga harus betul-betul dilarang masuk ke dalam tata ruang yang sudah diberi tanda merah, mereka harus patuh terhadap rencana tata ruang, karena bencana selalu berulang, ada siklusnya dan tempatnya disitu situ saja, kita harus berani mengatakan tidak kepada rakyat demi keamanan bersama ” katanya disela sela sambutannya.
Selain itu, ada 6 potensi yang ditekan kepada kepala BNPB agar segera dilaksanakan untuk penggulangan bencana. Yakni, Rakyat juga harus betul-betul dilarang masuk ke dalam tata ruang yang sudah diberi tanda zona merah, kedua harus melibatkan akademisi/pakar/ahli untuk meneliti titik-titik rawan bencana.
“Jangan ketika ada bencana baru kita bekerja,” Tegas Jokowi di depan ribuan para undangan yang hadir dalam gedung yang dikenal dengan Sebutan Jatim Expo.
Kemudian yang ketiga, apabila ada kejadian bencana, maka gubernur akan menjadi komandan satgas darurat, sedangkan pangdam serta kapolda, menjadi wakil komandan satgas untuk membantu Gubenur jika terjadi bencana.
Keempat, Presiden meminta agar segera membangun sistem peringatan dini terpadu berbasis rekomendasi hasil kajian para akademisi dan pakar kebencanaan.
“Daerah harus mulai membangun sistem ini. Kepala BNPB juga harus mengkoordinasikan kementerian dan lembaga terkait agar sistem peringatan dini ini segera terwujud,” katanya.
Yang kelima, melakukan edukasi kebencanaan yang harus dimulai tahun ini baik di masyarakat maupun sekolah terutama di daerah rawan bencana. Minimal ada papan peringatan, dan rute evakuasi juga harus disiapkan, jangan sampai ketika ada bencana masyarakat berlari tanpa arah.
Yang terakhir, lakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala
” lakukan simulasi untuk mengingatkan masyarakat secara berkesinambungan sampai tingkat paling bawah atau RT RW sehingga masyarakat betul betul siap menghadapi bencana,” ucapnya.
Dikesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI, Doni Monardo mengatakan, ” tujuan pelaksanaan rakornas ini adalah melakukan pendalaman sistem informasi tentang ancaman berbagai jenis bencana oleh pakar, ahli dan peneliti. Selain itu rakornas ini juga bertujuan untuk penerapan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana baik di kab/kota, hingga Provinsi.” Ucap Doni
Terkait peringatan dini Doni menambahkan, ” Tim dari berbagai Pakar, ahli dan peneliti ini merupakan intelijen kebencanaan, yang nantinya akan diketuai oleh Deputi Bidang Pencegahan Kesiap siagaan BNPB” Tandasnya.
Usai membuka rakornas, yang bertema, ‘Kita Jaga Alam, Alam Jaga Kita’. Presiden Jokowi didampingi Pakde Karwo, Letjen TNI, Doni Monardo, beserta rombongan meninjau langsung pameran yang menampilkan alat-alat penyelamatan dan penunjang kerja BNPB. Turut hadir Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, Ketua Komisi VIII DPR RI beserta perwakilan kedutaan Besar Negara Sahabat. @ Red
