Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya Peduli Para Karyawan Terkena PHK Layak Mendapatkan Bantuan dan Pendampingan Dalam Pencairan JHT
Surabaya, HALLOJATIMNEWS.com – Dampak dari pandemi covid 19, semakin banyak perusahaan di Surabaya yang merumahkan karyawannya membuat Anggota komisi D DPRD Surabaya dari fraksi PKS Komisi D DPRD Kota Surabaya terus memantau perkembangan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasalnya, karyawan yang di-PHK atau dirumahkan itu layak mendapatkan bantuan jaringan pengaman sosial dan pendampingan dalam pencairan JHT nya dari BPJS ketenagakerjaan.
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ibnu Sobir saat dikonfirmasi media ini pada Jum’at (1/5/2020) mengatakan bahwa saat ini Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Surabaya belum memberikan data riil terkait kondisi karyawan yang di PHK oleh perusahaan.
“Saya kira banyak perusahaan yang belum melaporkan PHK karyawannya ke Disnaker,” katanya.
Ibnu sobir menjelaskan jangan sampai nantinya masyarakat yang di PHK juga belum mendapatkan jaringan pengaman sosial, sehingga karyawan yang di PHK atau dirumahkan terpaksa keluar rumah untuk mencari penghasilan dan tidak mematuhi protokoler kesehatan ditengah berjalannya PSBB di Surabaya untuk menekan persebaran Covid-19.
“Jaminan pengaman sosial ini harus tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah sehingga mereka yang di PHK mendapatkan bantuan dari pemerintah secara cepat,” terangnya.
Dari data yang dihimpun hingga saat ini dari jumlah penduduk Surabaya lebih kurang 3.100.000 jiwa warga yang berpenghasilan rendah di masa sebelum wabah covid-19 berkisar pada 750 ribu, dan sangat mungkin akan bertambah
sampai 200.000 an akibat kehilangan pekerjaan dampak PHK dari perusahaannya atau yang dirumahkan, maupun yang kehilangan sumber pendapatan karena menurunnya daya beli akibat wabah ini.
Hingga saat ini sudah ada 85 perusahaan di Surabaya dengan jumlah karyawan sekitar 44.000 orang akan melaksanakan PHK. “Karena itu maka jumlah orang miskin atau orang kesulitan ekonomi akan jauh bertambah,” tegasnya.
“Saya tidak yakin data ini telah terecord masuk dalam data warga kurang mampu baik dalam data MBR maupun DTKS terbaru, ” ungkapnya.
“Saya menghimbau agar Pemkot Surabaya segera mencari jalan keluar bagi warga yang terdampak ini, imbuhnya.( achmad saiful).
