Sidoarjo – Jeritan masyarakat kecil akhirnya tak terbendung lagi. Seluruh pedagang yang tergabung dalam Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Aloha melakukan aksi demo hari ini Senin, 21 November 2022.
Puluhan warga turun ke jalan dengan membentangkan poster menyuarakan isi hati mereka, tanda kekecewaan yang selama ini mereka alami. Aksi berlangsung di pinggir jalan raya Gedangan (arah Sidoarjo ke Surabaya), tepatnya di jalan Nasional yang tiap pagi selalu dipadati dengan aktifitas masyarakatnya saat berangkat atau pulang kerja.
Puluhan massa aksi tolak penggusuran Lahan pembangunan di aloha sidoarjo tanggal 21/11/22, Yang di dampingi tim biro bantuan hukum DAMAR indonesia, korlap dari tim hukum muhammad shobur. Korlap dari warga budi prasetyo kuncoro, Menolak atas penggusuran Tersebut di akibatkan tanpa adanya mediasi dan ganti rugi dari pihak pemilik tanah (TNI angkatan laut) Yang di wakili primkopal dengan warga penyewa lahan.
Adapun tuntutan massa aksi yang dituangkan di poster :
“Jangan jadikan masyarakat pengangguran dengan adanya proyek ini. Kami tidak menghalangi kami hanya menuntut keadilan hak kami berlandaskan pancasila”
“Bapak Kasal tolong kami, kami di usir tanpa di runding”
“Ganti rugi dulu bos baru di gusur”
Dampak dari proyek pembangunan flyover Alpha, Gedangan sangat dirasakan oleh 50 warga pelaku UMKM, yang tergabung dalam “Paguyuban UMKM Aloha Sidoarjo”. Seluruh pelaku UMKM terancam mengalami kerugian puluhan milliar rupiah.
Yang menjadi keluh kesah dan kekecewaan para pelaku UMKM Aloha ketika tidak pernah diajak berbicara terkait rencana pembongkaran. Dan tiba-tiba saja sudah ada surat yang isinya terkesan dipaksa untuk membongkar dan mengosongkan bangunan usahanya paling lambat tgl 31 Oktober 2022, dan batas kelongaran hingga akhir bulan November 2022.
Hal itu dilaksanakan tanpa adanya mediasi dan kompensasi oleh pihak pemilik lahan Primer Koperasi Angkatan Laut (Primkopal) Juanda.
Adapun perintah pengosongan dan bongkar sendiri bangunan usaha tersebut, tertuang dalam surat bernomor B/225/IX/2022 tanggal 12 September 2022, hal itu disampaikan oleh Sylvie Fachriah Andini selaku Koordinator Paguyuban UMKM Aloha .
“Kita tidak menghalangi pembangunan proyek nasional, namun perhatikan juga nasib para pedagang. Kita menyesalkan keluarnya perintah paksa pembongkaran itu karena tanpa melalui mediasi atau musyawarah terlebih dahulu dengan pihak pelaku usaha di Bundaran Aloha. Bahkan pihaknya sudah berupaya kirim surat ke Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, sejak tanggal (07/10/2022) namun belum ada respon hingga kini” ujar Silvie.
Sylvie juga menyampaikan kekecewaannya, “pelaku UMKM sudah melakukan segala upaya untuk memperjuangkan haknya, tapi pejabat terkait baik Primkopal maupun pemerintah Sidoarjo tidak ada yang bisa memberikan solusi. Hingga akhirnya mereka melakukan aksi turun ke jalan demo damai” pungkasnya.
Sebut saya F (inisial) mengatakan “kami tidak menolak atas pembangunan tersebut tapi tolong ganti rugi, siapa ini yang mau ganti rugi jika pihak terkait semua tidak mau-menau” ujarnya.
Di singung terkait nota kesepakatan dan dokumen tertulis kepada pemerintah sidoarjo pihak PRIMKOPAL menyatakan “jika tidak ada surat, saya hanya menjalankan tugas, dan untuk ganti rugi bukan kami ucap nya”.
begitupun pemerintah sidoarjo saat di konfirmasi juga tidak merespon padahal yang awalnya di beberapa media pemerintah mengatakan jika mau mengganti rugi penggusuran lahan di aloha sidoarjo, dan akan mempertemukan pihak penyewa dengan bupati, tapi semua hanya janji belaka dan sampai sekarang belom terealisasi,
Akibatnya aksi lanjutan menutup jalan setiap lima menit sekali di depan Aloha terus berjalan, para pelaku UMKM berharap warga mendapat solusi baik dari pihak terkait.
@deft
