Sidoarjo – Aksi para pelaku UMKM Aloha, Gedangan, yang terdampak dari Proyek Pembangunan Flyover tidak menyerah begitu saja. Audensi yang telah dilakukan bersama Ketua DPRD Sidoarjo, H. Usman, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, Primkopal, dan pihak-pihak terkait belum mendapatkan titik terang, mereka melanjutkan ke kantor DPRD Propinsi. Bertempat di ruang Badan Musyawarah DPRD Jatim, lantai 1, jl. Indrapura nomor 1, Surabaya, Jumat (25/11/2022) siang.
Rapat dipimpin oleh DR. HM. Noer Soetjipto, Sp, Se, Mm dari fraksi Gerindra Bidang UMKM dan Bpk Hadi Dediyansah S.pd, M.hum bidang Kesra dari fraksi Gerindra, dan dihadiri perwakilan dari Kepala Priimkopal Balai Besar, dan seluruh pelaku UMKM juga turut hadir. Namun disayangkan Kadis PU Bina Marga kabupaten Sidoarjo, Dinas Teknis dan Asisten II Setda kabupaten Sidoarjo, tidak hadir dalam undangan rapat tersebut.
Berita Sebelumnya :
Sonny Saragih salah satu pemilik cafe di Aloha meminta pada anggota dewan DPRD Jatim agar pihak Balai Besar untuk membuka bukti terkait fakta pernyataan Bupati bahwa lahan sudah selesai untuk pembebasan lahan tersebut. Dikarenakan seharusnya pihak PUPR bisa masuk tander proyek tersebut jika lahan sudah bersih.
Namun dari desakan tersebut bapak Zul selaku perwakilan dari BBPJN Jawa Bali, justru terkesan menghindar dengan jawaban,”minta aja langsung ke Bapak Bupati” jawab Zul.
“Menurut kami itu melanggar dari prinsip yang selalu didengungkan oleh Mentri PUPR, kita semua bangga dan kagum dengan menteri PUPR dibawah pak Basuki yang menyampaikan, bahwa pihak PUPR bisa masuk lahan jika lahan sudah bersih, tapi kali ini kami kecewa dan menilai tidak profesional dengan proyek flyover Juanda ini” ungkap Sonny dengan geram.
Menurut para pelaku UMKM hal tersebut tampak jelas jika pihak pemerintahan tidak sesuai dengan yang selalu dikumandangkan terkait “Transparansi Publik dan Peduli Pedagang UMKM”.
Hadi Dediyansah S.pd, M.hum bidang Kesra dari fraksi Gerindra mengungkapkan,”permasalahan ini memang ada di pemerintah daerah bukan Angkatan Laut, memang lahan tersebut tanggung jawab Angkatan Laut, tapi setidaknya jangan sampai pembangunan merugikan rakyat” jelas Dedy.
“Apalagi pak Jokowi juga menyampaikan tingkatkan UMKM, maka ini jadi langkah awal. Setidaknya pemerintah daerah bisa mencari solusi, bagaimana bisa mengkondisikan dan bisa Mengkafer kerugian aset dari pelaku UMKM. Karena kerugian tersebut bukan dari Angkatan Laut, disini sebenarnya yang dirugikan adalah yang punya lahan dan penyewa lahan sehingga harusnya pemerintah daerah bisa ambil peran dengan memberikan kontribusi tersebut, dan itu bisa diambilkan dari dana APBD, itu bisa digunakan, toh untuk daerah juga jadi bisa sedikitlah berpartisipasi” tambahnya.
Menurut Dedy aspirasi rakyat ini tidak akan ada solusi jika tidak ada unsur campur tangan dari pemerintah daerah sehingga warga terdampak harus mendesak pemerintah daerah untuk melakukan mediasi agar pemerintah daerah ada kebijakan bagi pelaku UMKM yang terdampak.
Sonny menambahkan “pihak KASAL harus ada perhatian dan bisa turun langsung ke Surabaya, agar permasalahan ini tidak berlarut-larut, hal ini penting karena tidak ada transparansi terutama terkait Clearance Lahan. Karena hal tersebut juga bisa mengganggu citra baik KASAL. Kita semua mendukung proyek statistik nasional, tapi kita tidak ingin proyek tersebut dikerjakan secara serampangan dan tidak profesional, karena bukti Clearance Lahan saja kita di pingpong dan kami menilai Bupati tidak manusiawi memperlakukan kami seperti ini”pungkas Sonny.
Sylvie dari UMKM menyampaikan “terima kasih atas respon para Anggota Dewan mau menerima Hearing dari kami dan sangat mengapresiasi atas solusi sampai membantu mengawal kasus ini. Mengutip dari yg disampaikan Pak Hadi Dediyansah proyek silahkan jalan terus tapi kasus ini juga tetap harus diselesaikan, kita akan bantu mengawal kalo perlu sampai ke DPR RI” ucapnya.
@deft
