Sidoarjo – Hasil Audensi para pelaku UMKM di Aloha Gedangan bersama DPRD Provinsi Jawa Timur pada hari Jumat (25/11/2022) belum membuahkan hasil. Para pelaku UMKM di Aloha yang terdampak dari proyek pembangunan Flyover Aloha tidak menyerah begitu saja. Hari ini puluhan para pelaku UMKM mendatangi kantor Bupati Sidoarjo di Jl. Gubernur Suryo No.1 Kabupaten Sidoarjo. Senin (28/11/2022).
Usaha dari para pelaku UMKM untuk menemui bupati Sidoarjo tidak berhasil. Para pelaku UMKM di temui oleh Kepala Dinas PUBMSDA kabupaten Sidoarjo, Dwi Eko Saptono.
Sonny Saragih salah satu pemilik cafe di Aloha menyampaikan “kedatangan kami ke Bupati Sidoarjo pada hari ini adalah atas saran dari DPRD Jawa Timur pada waktu kami hearing ke sana, kami disarankan untuk menghadap Bupati Sidoarjo. Namun sangat disayangkan pada hari ini Bupati Sidoarjo tidak ada di tempat, kami di temui oleh pak Dwi Eko.
“Kami datang ke sini untuk mempertanyakan tuntutan para pedagang karena pedagang diancam bahwa tanggal 30 November 2022 pedagang harus keluar dari Aloha. Padahal pedagang belum ada solusi atas tuntutan mereka. Pemkab Sidoarjo hanya memberikan dana pengganti sosial sebesar 5.000.000. Sedangkan pedagang investasinya luar biasa besar ada yang sampai ratusan juta, apakah layak hanya diberikan dana pengganti sosial sebesar 5 juta ? Itulah tuntutan teman-teman. Kami sangat kecewa karena hari ini kami tidak bisa bertemu dengan Bupati Sidoarjo. Kami hanya bisa berkomunikasi dengan Kadis PUBMSDA dan itupun jawabnya mbulet,” jelas Sonny.
Sementara itu Sylvie Fachriah Andini selaku Koordinator paguyuban UMKM di Aloha menyampaikan “intinya hari ini kita tidak menemukan kata mufakat, kita hanya diarahkan kembali ke PKS (Perjanjian Kerja Sama). Ternyata di dalam PKS itu ada teman kami yang sangat kuat, di situ disebutkan bila hal ini diambil untuk kepentingan bersama, kami dianggap Proyek Strategi Nasional (PSN) itu nanti akan diganti maka lahan di kembalikan ke Angkatan Laut dan bangunan dapat ganti rugi dari Pemkab. Kita serahkan pasal itu jawabnya itu nanti masalah hukum. Malah mereka membawa pasal-pasal kami yang merugikan ke kami, itu yang pertama” ujar Sylvie geram.
“Yang kedua kami kecewa bahwa besok tanggal 29 November 2022 PLN diputus. Kami menanyakan siapa yang menyuruh putus PLN itu siapa? Tapi hingga siang ini tidak ada jawaban. Kadis PUBMSDA hanya menjawab nanti… nanti. Ini lah jawaban yang tidak profesional,” tegas Sylvie.
Lebih lanjut Sylvie mengatakan “kalau memang hal ini belum ada solusi dan kita belum menerima nota kesepakatan, ya listrik jangan diputus dan lokasi jangan dikosongkan” ujarnya.
Sylvei dan Sonny juga menyampaikan “setelah kami tidak bisa menemui Bupati Sidoarjo, kami akan datang ke Balai Besar untuk konfirmasi apakah Flyover Aloha ini masuk ke dalam PSN. Kalau benar masuk PSN maka ada regulasinya, ada perpres yang bicara ganti untung untuk semua pihak yang terdampak.
“Tadi sudah by phone kami sudah konfirmasi jawabnya, oh bukan pak, ini bukan PSN, tetapi surat dari Kasal tentang pembebasan lahan itu bunyinya untuk PSN, namun untuk lebih jelasnya kami akan ke Balai Besar sekarang,” pungkasnya.
Masih di tempat yang sama, untuk mewakili Bupati yang tidak bisa menemui, Kepala Dinas PUBMSDA Kabupaten Sidoarjo, Dwi Eko Saptono menyampaikan kelompok pedagang yang datang pada hari ini adalah untuk memperjuangkan hak mereka sebagai warga terdampak Flyover Aloha. Pada rapat bersama Bupati beberapa hari yang lalu, bu Sylvie dan kawan-kawan menuntut adanya ganti rugi. Proyek ini merupakan proyek nasional yang ada di lahan TNI AL, pemkab Sidoarjo posisinya hanya membantu menyiapkan lahan untuk proyek nasional. “Masalah puas gak puasnya itu istilahnya kan pendapat masing-masing,” urainya.
“Bupati kepingin membantu para pelaku UMKM tetapi karena ketentuan itu belum bisa dilakukan Bupati. Tetapi pemkab Sidoarjo memberikan 4 kebijakan yang sudah disampaikan yakni diberi revans sisa sewa, diberikan bantuan sosial sebesar 5 juta, relokasi sementara di pasar daerah, relokasi jangka panjang yang akan dibangun pada tahun 2023 di lapangan Albatros.
Disinggung terkait pemutusan listrik per tanggal 29 November 2022, Eko Dwi Saptono menyampaikan sampai hari ini time linenya seperti itu tetapi sore ini saya akan komunikasi dengan TNI AL karena itu lahan TNI AL.
Lahan itu sudah dipersilahkan oleh pengguna barang dari Mabes TNI AL untuk digunakan pembangunan Flyover Aloha. Jadi dipastikan mengikuti kebijakan nasional, termasuk penyerahan lahan untuk pembangunan Flyover Aloha.
@deft
