BANGKALAN || HALLOJATIMNEWS -Terlihat sejumlah kepala desa nampak menghadiri kantor inspektorat kabupaten Bangkalan dengan membawa sejumla dokumen.
Kepala inspektorat Joko priyono menjelaskan terhadap awak Media.
“Sudah berjalan enam hari kami sudah memanggil sejumlah kepala desa dengan tujuan memonitoring data BLT DD jangan sampai ada ketumpang tindihan dengan Bansos yang lain.” Ucap Joko sapaan akrabnya, Rabu (20/05/2020).
Langkah-langkah monitoring dan kontroling terus di lakukan oleh pihak inspektorat sesuai fungsinya, terlebih dalam situasi kondisi pandemi seperti sekarang ini guna mencegah adanya sebuah pelanggaran.
Hal senada juga disampaikan oleh Yahya salah satu staf inspektorat bagian monitoring.
“Langkah-langkah monitoring sudah kami lakukan selama enam hari ini guna mencegah tumpang tindih BLT DD Dengan Bansos yang lain dan ada 144 Kepala Desa yang kami undang hanya sebagai Random sampling dan jika ada yang sudah terlanjur ada yang tumpang tindih kami akan memberikan rekom untuk di silfakan dan berkas silfanya juga sudah ada disini.” Ujarnya.
Masih, ”Yahya jika memang nantinya terdapat sebuah pelanggaran kami akan melakukan langkah-langkah mulai dari pemanggilan kepala desa nya, melakukan pembinaan,dan yang berhak memberikan sanksinya dari pihak aparat penegak hukum APH.” Imbuhnya.
Pihaknya juga menghimbau agar kepala desa melakukan tugasnya sesuai dengan petunjuk tekhnis dari pemerintah yang mana untuk BLT DD perealisasian nya yakni sebesar 600ribu kepada setiap penerima, tidak boleh di kurangi dengan alasan apapun.
Penulis : Aris
