News

Protes UMKM Aloha dapat Sorotan dari Praktisi Politik

Sidoarjo – UMKM Aloha terus bergerak, data- data baru yang didapatkan semakin mengejutkan. Bukan hanya itu warga UMKM yang terdampak di Aloha ini juga mencari konfirmasi dan klarifikasi ke para praktisi hukum dan praktisi politik ternama.

Jumat (02/12/2022), dengan hadirnya Pakar Politik
DR Moch. Mubarok Muharam, S.IP., M.IP. Dosen Ilmu Politik dan Pemerintahan Undar Jombang dan Dosen UNESA ikut buka suara, “jika memang data yang ada tidak sesuai berarti pihak UMKM Aloha harus terus menanyakan ke pihak terkait, dan disisi lain harus ada sistem tawar juga kedekatan agar warga terdampak bisa langsung dan konfirmasi kejelasan data yang telah disampaikan” jelas Mubarok yg juga mantan ketua dan aktivis PMII Surabaya

“Jika sudah masuk ke gugatan maka perkara tersebut sudah bukan warga terdampak lagi tapi sudah urusan negara, jadi auditor negara yang akan melakukan pengecekan tersebut, mengapa sampai datanya bisa amburadul seperti itu, seperti PERPRES nomor 80 tahun 2019 itu ada anggarannya kan…, lalu darimana anggarannya itu ..?. Begitupun dengan PEPRES nomor 42 tahun 2021 tentang PSN juga ada, kemudian apakah bisa mata anggaran yang sudah di tata digunakan untuk mata anggaran wilayah ..??.” Jelas Sonny Saragih di depan awak media.

“Percepatan Gerbang Kertasusila itu tanggung jawab siapa, Gubernur apakah Bupati..? Lalu yang minta siapa…?. Dari titik inilah semua jadi kacau kan” sambung Sonny geram.
Dalih Pihak Pemkab tidak ada dasar utk memberikan ganti untung itu keliru padahal sesuai Perpres Nomor 62 Thn 2018 tentang penanganan dampak sosial untuk pembangunan PSN & Percepatan Ekonomi, jadi tidak ada alasan lagi Bupati dan jajaran selalu berdalih PKS yg mana perjanjian kami tidak akan bermasalah dgn Primkopal itu ranah kami dgn Primkopal.

Mubarak juga menambahkan, ” sebenarnya ini masalah kecil tapi mengapa dibuat besar jadi seperti ini, semua sudah tertuang dalam PERPRES. Seharusnya yg mendapat ganti adalah pihak UMKM jangan sampai dirugikan” ujarnya.

Terkait kontroversi tersebut, awak media ini terus mencari data dan fakta dilapangan agar masyarakat bisa mendapatkan berita yang berimbang dan akurat. Hingga Jumat,(02/12/2022), awak media ini mengkonfirmasi langsung via WhatsApp ke personal contact Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, tapi sangat disayangkan, hingga berita ini ditayangkan konfirmasi tersebut tidak direspon sama sekali.
@deft

Related Articles

Back to top button