DPRD Jatim Akan Memantau Secara Khusus Dinas Peternakan Untuk Bekerja Secara Maksimal
Surabaya – Komisi B DPRD Jatim meminta penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dilakukan secara komprehensif. Semua pihak harus berkoordinasi dan bekerja ekstra agar PMK tidak meluas, sehingga menimbulkan kelangkaan sapi dan daging di masyarakat.
Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr.Ir. Daniel Rohi, M. Eng. Sc.,IPM meminta pemerintah memberikan perhatian serius pada penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menimpa ratusan sapi di Jawa Timur.
Berdasarkan data terakhir wabah tersebut sudah meluas, ada 4 kabupaten yang terpapar, yakni Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Lamongan.
Beliau, berharap wabah yang terjadi tersebut, bisa menjadi perhatian dari pemerintah pusat, sehingga bisa secara serius turun ke Jatim dan memberi bantuan yang diperlukan.
Dengan sendirinya dampak dari wabah tersebut bukan hanya ke peternak, melainkan juga pada ketersediaan daging secara nasional. Dikarenakan Jawa Timur adalah provinsi pemasok daging sapi terbesar di Indonesia, dengan kontribusi sebesar 43 persen.
“Justru itu masalah Ini yang harus dijadikan salah satu masalah nasional karena apa yang terjadi di Jatim akan berdampak pada ketersediaan daging secara nasional,” ujar Daniel (11/05/2022).
Beliau juga menilai perlu adanya langkah pencegahan. Salah satunya dengan menghentikan impor daging baik secara legal maupun ilegal, karena salah satu sumber dari virus yang terjadi ini dari daging yang datang dari luar negeri.
Disinggung masalah adanya alokasi anggaran di Dinas Peternakan Jatim yang khusus untuk antisipasi dan penanganan wabah.
“Kami juga mendorong ke depan supaya ada alokasi anggaran yang memadai yang sifatnya antisipatif, supaya saat terjadi wabah seperti ini sudah tersedia anggaran penanganan,” kata Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim.
Terakhir Beliau berharap, wabah ini cepat teratasi sebelum hari raya Idul Adha, sehingga stok daging sapi bisa terkendali dan tidak menimbulkan kenaikan harga pasar.
“DPRD Jatim akan terus memantau dan mendorong pemerintah, secara khusus dinas peternakan untuk bekerja secara maksimal untuk menangani masalah ini,” ujar politisi asal Fraksi PDIP Jatim dari dapil Malang Raya. @ njb
