Program PTSL tak kunjung selesai, Warga ini datangi kantor desa
Hallo Sidoarjo – Warga Sidokepung kembali mendatangi kantor desa, hal tersebut dilakukan lantaran meminta kejelasan terkait beberapa surat sertifikat tanah warga yang telah mengikuti program PTSL dan belum terealisasi hingga sekarang.
Hajjah Elly Wahyuningtyas S.H., M.P.si dan Suhartono selaku warga saat mendatangi kantor desa ditemui langsung oleh Samsul Haryadi selaku sekretaris desa diruanganya. Rabu 6 Maret 2024 sore
Kepada wartawan, Elly menyampaikan bahwa ia sudah melakukan pelaporan ke pihak kepolisian dan sudah koordinasi dengan pihak PJ Kades Sidokepung berkali-kali terkait proses kelanjutan 95 sertifikat warga termasuk miliknya yang belum terealisasi.
“Saat itu saya dapat nomor dari 101 – 108, awalnya isi blanko dulu, terakhir baru di suruh bayar 150.000 ke BPN, pada saat itu disampaikan uang tersebut untuk pembayaran patok, kwitansi dan matrei. Akan tetapi faktanya saya justru untuk patok, kwitansi dan matrei semua beli sendiri, sekira 1 juta lebih biaya yang saya keluarkan untuk bayar semua itu, ” jelasnya.
Saat disinggung soal sosialisasi tentang program PTSL tersebut, Elly memaparkan bahwa tidak ada sosialisasi lagi setelah isi blanko. Dirinya juga mengaku tidak pernah berpikir pesimis (negatif), lantaran pihaknya percaya akan kinerjanya pihak desa.
“Gak pernah ada sosialisasi sehingga warga tidak ada yang mengetahui perkembangan dari sertikatnya, termasuk tanah milik pak Is, pak Markasan dan masih banyak lainnya.” tambahnya.
Sebelumnya, pada 05 Januari 2024, Elly telah melakukan aduan ke Mapolresta Sidoarjo tentang dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kewenangan terkait pelaksanaan program PTSL, yang di duga di lakukan oleh mantan kepala desa Sidokepung Buduran Sidoarjo.
Ditegaskan juga oleh Elly, kini pengaduan tentang kasusnya sudah masuk tahap SP2HP dan telah dilimpahkan kepihak pihak Polda Jatim.
Dikesempatan yang sama, Samsul hadi menanggapi akan keluhan warganya terkait program PTSL yang saat ini masih belum kelar. Bahkan pihaknya berencana habis acara ruwah desa akan diagendakan pertemuan dengan panitia PTSL agar bisa memeriksa datanya dan bisa koordinasi langsung.
“Ya.. InsyaAllah ya bu…. kita akan jadwalkan habis acara ruwat desa, untuk kepastiannya saya juga masih harus koordinasi dulu ke pak PJ.” Kata Samsul.
Diwaktu yang sama, Suhartono sebagai saksi dan sebagai penggagas program PTSL, sekaligus juga korban dari program tersebut kepada wartawan juga menyampaikan kekecewaannya.
“Dulu, yang saya ingat kuota di Sidokepung berjumlah 1600, sebelum ada kejadian viral itu, tapi setelah ricuh akhirnya kuotanya di kurangi jadi 1000, akan tetapi dari sekian itu sampai sekarang masih ada 95 sertifikat yang belum jadi.” paparnya.
Masih kata Suhartono, “Sebenarnya banyak, bahkan ada beberapa warga yang dimintai uang lebih hingga puluhan juta, tapi sebagian warga memilih uang di kembalikan, nah sekarang 95 sertifikat yang belum jadi meminta program tersebut segera di realisasikan.” ungkap Suhartono saat ditemui wartawan. @red
