Surabaya – Sebelumnya Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot) memberi kebijakan bahwa Kader Buser Kesehatan Hebat dipilih kelurahan, Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang aktif di setiap RT untuk membantu Pemkot menyelesaikan masalah sosial hingga kesehatan.
Sehingga kader-kader yang ada di Kota Surabaya akan dites dan yang mampu akan diambil dan dijadikan Buser Surabaya Hebat. Sedangkan untuk kader yang tidak memenuhi kriteria sebagai Kader Buser Surabaya Hebat, akan tetap diberikan haknya sesuai juknis yang berlaku.
Sehingga perwakilan kader Kesehatan dan Lingkungan Kota Surabaya mendatangi Gedung DPRD Surabaya untuk mengadukan program kebijakan Pemkot Surabaya tersebut ke Fraksi PDI Perjuangan, pada hari Minggu (27/02/2022).
Melalui forum Discussion Group (FGD), 16 perwakilan kader diterima oleh Bendahara Fraksi PDI-P DPRD Surabaya Ibu Dyah Katarina S.Psi.M.Si. Perwakilan, kader yang hadir menceritakan beberapa pengalamannya yang rela berkerja dengan ikhlas demi kesejahteraan maupun kesehatan warga kampungnya mereka tempati.
Seperti yang diutarakan Kader daerah Sawahan “Kalau disesuaikan dengan kebijakan Pak Eri, keluarga kami bisa terbengkalai dan saya juga pernah dikecewakan oleh pihak Kelurahan setempat terkait seragam sekolah anak saya,” ungkapnya, sambil meneteskan air mata disaat diskusi berlangsung.
Menurut Sita Pramesti, kader dari Mulyorejo. Beliau mengatakan bahwa tugas kami ini sudah berat, padahal sesuai pernyataan Pak Eri di Convention Hall, Kader hanya bertugas membantu, bukan menggantikan tugas Pemerintah.
“Yang diatas seperti Dinas Kelurahan dan Kecamatan mendapat nama baik, tapi kader di bawah terinjak-injak,” kata Sita.
Kader senior pun angkat bicara dan Ia memohon kepada Ibu Dyah, agar memfasilitasi masalah ini, sebab “Kader itu berjalan dengan hati, bukan melihat uang,” ujar Ibu Poerwati kader senior dari Gubeng.
“Bukan rahasia umum, setiap Pemilu juga turut berjuang, “tambahnya.
Komisi D DPRD Surabaya Dyah Katarina mengatakan bahwa kegaduhan ini bermula sejak ada pengumuman Wali Kota tentang Kader Hebat Surabaya karena kader ini muncul dari panggilan jiwa, kegotong royongan dan keikhlasan. Kendati begitu, Diakui, kader tidak bisa full karena harus berbagi kegiatan dengan tugas keluarga. Tapi mereka saling koordinasi dan membantu satu sama lain.
“Awalnya sukarela, dulu ndak ada insentif tetep jalan. Seperti Posyandu dan sebagainya. Nah saat sudah jalan, la kok dibilang ndak aktif gara-gara kasus Stunting tinggi,” katanya.
Dengan semangat Ibu Dyah mengucapkan Ini yang membuat mereka enjoy. Mereka berterima kasih kalau ada apresiasi dari Pemkot, tapi caranya jangan main pecat.
Maka ia berharap, semua kebijakan Walikota terkait kader, selalu dibicarakan dan diambil yang terbaik untuk kota Surabaya.
“Jangan ada keputusan yang seolah seperti membalikan telapak tangan. Ini seperti sulapan-sulapan. Seperti kasus Stunting yang melonjak dan dianggap kader tidak bekerja, padahal ini tanggung jawab Pemkot,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa tugas kader tak hanya terkait stunting, masalah pengelolaan sampah, dulu juga menjadi tugas kader, meski sekarang tidak diaktifkan.
“Boleh saja membuat pakem sendiri, tapi harus tetap mengikuti aturan PKK pusat. Jangan kita sebagai orang baru dilantik lantas membuat gara-gara sendiri. Ini ada yang mis, ada yang tidak memberikan informasi yang benar kepada Wali Kota sehingga terjadi hal seperti ini,” imbuhnya. @ njb
