Sidoarjo – Provinsi Jawa Timur menargetkan penurunan angka stunting di Jawa Timur hingga di angka 18% di tahun 2022 dan akan diangka 14% di tahun 2024. Untuk mencapai ke angka tersebut di tahun 2024 dibutuhkan kerjasama semua stakeholder untuk melakukan dan mendorong tercapainya target nasional.
Namun dari semua upaya yang terpenting dan harus bisa dilakukan adalah memastikan seluruh masyarakat Jawa Timur masuk ke dalam sistem sehingga akan mampu merubah perilaku akan kepedulian terhadap asupan nutrisi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr Erwin Astha Triyono dalam sambutannya pada acara Rakor Optimalisasi DAK Sub Bidang KB dalam Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 di Aston Hotel, Sidoarjo, Selasa (18/10/2022).
“Bonus demografi akan menjadi beban kalau SDM-nya tidak unggul,” tegas Dr. Erwan di depan peserta Rakor Optimalisasi DAK Sub Bidang KB yang diikuti seluruh OPK KB se-Jawa Timur.
Erwin menegaskan yang menjadi tugas pemerintah saat ini adalah bagaimana menciptakan sistem yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat sehingga pada 10 hingga 20 tahun yang akan datang akan lahir SDM-SDM Indonesia yang unggul.
“Stunting adalah masalah yang berkaitan dengan gagal tumbuh anak. Dimana pada lima tahun pertama merupakan masa emas anak untuk tumbuh kembang. Untuk itu, ada posyandu yang terus membantu orang tua dalam memantau tumbuh kembang anak,” paparnya.
Dengan adanya posyandu, sambung Dr. Erwin, maka bila didapatkan masalah pada anak maka akan segera mendapatkan tindakan dan pemantauan sehingga tumbuh kembang anak diharapkan bisa sesuai dengan standard kesehatan WHO.
“Dengan masuknya masyarakat ke dalam sistem maka diharapkan angka stunting di Tahun 2025 akan semakin turun dibandingka angka stunting di angka 2024,” harapnya.
Dr. Erwin menambahkan dengan masuknya masyarakat ke sistem yang ada, diharapkan ada perubahan perilaku masyarakat untuk terus memperhatikan asupan nutrisi untuk keluarga. Dimana, saat ini pemerintah melalui berbagai program sudah memberikan bantuan langsung tunai yang diharapkan bisa digunakan dengan sebaiknya untuk pemenuhan kebutuhan nutrisi.
“Namun kenyataannya banyak penerima bantuan langsung tunai disalahgunakan misal untuk beli rokok atau beli pulsa dan peruntukan diluar program pemerintah. Hal ini banyak terjadi,” tegasnya.
Masih menurut Dr Erwin, ke depan diharapkan masyarakat tetap bisa memenuhi kebutuhan asupan nutrisi dengan bahan lokal yang ada disekitar mereka.
Ditempat yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Maria Ernawati mengungkapkan BKKBN juga telah memiliki beberapa program terkait pemenuhan asupan nutrisi dengan memanfaatkan bahan lokal yaitu program Menu Sehat Dashyat dimana banyak ragam menu dapur sehat atasi stunting di Kampung Keluarga Berkualitas.
“Melalui Menu Sehat Dashat ini diharapkan akan banyak muncul menu-menu baru dengan menggunakan bahan-bahan lokal yang kandungan asupan nutrisinya tinggi. Selain itu juga murah meriah dan terjangkau masyarakat,” papar Erna.
Rakor Optimalisasi DAK Sub Bidang KB ini dilakukan selama dia hari yaitu tanggal 18-19 Oktober 2022 dengan dilakukannya panel yang menghadirkan Inspektorat Wilayah 1 BKKBN, Chinggih Widanarto dan Sekretaris Badan Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Nyigit Wudi Amini dan pada hari kedua panel diisi oleh Sekretaris Utama BKKBN, Drs Tavip Agus Rayanto dan Biro Perencanaan BKKBN.
@redpel
