Sidoarjo – Bertempat di Kantor Pusat PT. PJB, Ketintang Surabaya, Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor dan Direktur Operasi 2 PT. PJB Rachmanoe Indarto bekerjasama tentang penelitian serta pengembangan pengelolaan sampah menjadi bahan bakar jumputan padat untuk Co Firing pembangkit listrik tenaga uap, Selasa (13/09/2022).
Dalam penandatanganan MoU disaksikan oleh Direktur Utama PT. PJB Gong Matua Hasibuan, Komisaris Independen PT. PLN Persero, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan, Direktur Mega Proyek Energi Terbarukan PT. PLN Persero William Kusdiharto, Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky dan Bupati Probolinggo Timbul Prihanjoko.
Hal itu disampaikan Deputi KPK Pahala Nainggolan, bahwa institusinya memiliki kepentingan dalam mengawal kerjasama pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Pemda dan PT. PJB, untuk menjaga uang pemda agar tidak terjadi pemborosan dalam pengelolaan sampah.
“Kami mendukung pelaksanaan MoU antara Pemkab Sidoarjo dengan PT. PJB, karena secara perhitungan kerjasama tersebut menguntungkan kedua belah pihak. Bahkan Pemda tidak perlu lagi mengeluarkan APBD untuk mengatasi masalah sampah,” kata Deputi KPK.
“Sampah yang ada sekarang bisa diolah dijadikan campuran bahan bakar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) kemudian dijual ke PT. PJB. Sedangkan keuntungan yang diperoleh PT. PJB bisa efisiensi pembelian bahan bakar batu bara,” imbuhnya.
Masih kata KPK, kerjasama tersebut harus dipahami Pemda bahwa tujuannya bukan untuk mencari pendapatan. Akan tetapi problem sampah bisa terselesaikan dengan ramah lingkungan.
“Jadi, tujuan utama tidak mencari pendapatan tetapi untuk menyelesaikan masalah sampah di daerah ini,” terangnya.
Pihaknya juga tengah mengajukan perubahan Perpres Nomor 35 tahun 2018 tentang pemanfaatan sampah yang diubah menjadi energi listrik, karena perpres sekarang dalam proses perubahan dan sudah diajukan oleh KPK ke Presiden Joko Widodo.
Perubahannya yakni, pemanfaatan sampah diolah terlebih dulu menjadi energi terbarukan selanjutnya bisa dimanfaatkan tidak hanya sebagai energi listrik. Salah satunya bisa untuk co firing PLTU yang dilakukan PT. PJB sekarang.
“Diharapkan setelah MoU ini segera dilanjutkan ketingkat selanjutnya. Jangan sampai berhenti di MoU saja. Karena kewajiban pemda menyiapkan lahan dan mengolah sampah menjadi RDF kemudian dimanfaatkan PJB untuk bahan bakar PLTU,” paparnya.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengungkapkan pada prinsipnya, bahwa Pemkab Sidoarjo setuju sepenuhnya kerjasama pengolaan sampah dengan PT. PJB.
“Karena kapasitas pengolahan sampah di TPA Jabon yang memiliki luas 14 hektar saat ini perhari mampu memproduksi 15 ton jumputan padat atau RDF,” ucap Bupati Sidoarjo.
Bupati Sidoarjo berharap kerjasama tersebut segera bisa dilakukan setelah penandatanganan MoU, karena saat ini kami sedang menyiapkan BLUD (Badam Layanan Usaha Daerah) untuk mengelola sampah di TPA Jabon.
“Upaya itu dilakukan agar proses kerjasama dan penanganan sampah yang ada di TPA Jabon bisa lebih fokus dalam meningkatkan kapasitas produksi jumputan padat,” ujarnya.
“Pada intinya kamu siap mendukung secara regulasi dengan kebijakan, kami juga sedang menyiapkan BLUD TPA Jabon untuk kapasitas produksi nanti kami upayakan naik lagi, dan sekarang kemampuan produksi 15 ton perhari,” tambahnya.
Selain itu, Direktur Utama PT. PJB Gong Matua Hasibuan menjelaskan, bahwa kebutuhan jumputan padat untuk Co Firing perharinya 100 ton. Diharapkan kebutuhan tersebut bisa terpenuhi dari sampah olahan Pemkab Sidoarjo, Pemkan Tuban, Pemkab Pasuruan dan Pemkab Tuban.
“Jumputan padat yang dihasilkan TPA Jabon sebelumnya sudah diuji cobakan di PLTU awar-awar dan PLTU Paiton sebanyak 60 ton. Dari hasil uji coba itu secara umumnya sudah layak untuk dijadikan campuran bahan bakar batu bara atau ci firing,” tandasnya.
“Bahkan PJB bersama Pemkab Sidoarjo sudah mengirim 60 ton untuk uji coba di PLTU awar-awa serta Paiton. Karena kebutuhan maksimum 3 persen pemanfaatan sampah olahan. Setelah itu bisa dilanjutkan kerjasama dengan Tuban, Pemkab Pasuruan dan Pemkab Probolinggo,” pungkasnya. @Deft
