AMPHURI Jatim Tolak Rekam Biometrik sebagai syarat Visa Umroh dan Haji
SURABAYA (HALLO JATIM) – Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) Jawa Timur menggelar Pres Conference Penolakan Rekam Biometric Menjadi Persyaratan visa Umroh dan Haji di Kunokini Café & Resto Surabaya Sabtu (29/12).Siang.
Ketua (Plt) Amphuri DPD Jatim, H. Sofyan Arif) menyatakan menolak adanya pelaksanaan rekam Biometric sebagai persyaratan untuk penerbitan visa umrah dan haji. Hal ini dikarenakan persyaratan bersebut sangat memberatkan masyarkat muslim Indonesia yang akan menunaikan ibadah ke tanah suci dengan pertimbangan kondisi Geografis indonesia dan Tidak menjadwalkan keberangkatan Umroh ke Tanah Suci mulai 20 Januari 2019 namun tetap memberangkatkan jamaah Umroh sebelum tanggal dimaksud sesuai dangan
program umroh dan Mofa Visa masing-masing PPIU.ucap ketua Plt Amphuri Jatim.
Sofyan Arif Plt Amphuri juga mengatakan kepada Wartawan, Saran kami dari assosiasi, pertama untuk pemberlakuan VFS ditunda, kemudian saran yang kedua, sebenarnya VFS ini, kami para jamaah itu bersedia melaksanakan, tapi mungkin tempatnya itu tidak harus menjadi sarat dari pembuatan visa, tapi bias dilaksanakan saat jamaah akan berangkat di Bandara keberangkatan kayak di Surabaya, Jakarta, Medan, Makassar. Sebenarnya hal itu mudah , Jamaah berkumpul semua menjelang berangkat, terus langsung dilaksanakan biometric, ujarnya.
Satu berangkatan seperti Surabaya satu airlines, maximal 450 orang itu sudah full, itu bisa dijadwalkan jamaah untuk datang, mungkin selama ini 2 jam, sebelum keberangkatan jamaah sudah hadir, kita siapkan 4 jam sebelumnya, dan ini sudah disiapkan sebelumnya, ini sudah dilaksanakan saat kepulangan dari Saudi, di Jedah 4 jam, 5 jam, jamaah harus sudah di Bandara. Katanya.
Untuk Jatim, yang sudah dialami oleh teman-teman, ada hampir 100 – 200, mereka harus re-schedule untuk mundur keberangkatannya. Di kementerian agama sudah melayangkan surat keberatan ke Kementerian Arab Saudi, tapi sampai saat ini belum ada tanggapannya.
Pihaknya berharap, dalam waktu dekat ini, Pemerintah sudah bisa melobi ke Arab Saudi, minimal ini bisa di tunda sampai batas waktu mereka siap untuk alat CFS ini telah siap di setiap kabupaten/kota, dan itu sudah dilayangkan surat oleh Kemenag, seperti itu ucapnya. @ Red
