Surabaya, hallojatimnews.com – Pemerintah berencana untuk menggratiskan tarif tol Surabaya-Madura (Suramadu), pada Sabtu (27/10/2018). Pembebasan biaya ini bertujuan untuk meningkatkan perekomian di Madura dengan mempermudah mobilisasi dari Madura ke Surabaya atau sebaliknya.
Namun, Achmad Solikin Pakar Ekonomi Publik FEB Unair memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, pembebasan tarif tersebut hanya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Surabaya karena aktifitas ekonomi akan lebih banyak di Surabaya daripada di daerah Madura.
“Keberadaan jembatan Suramadu itu lebih menguntungkan Surabaya daripada Madura karena selama ini pergerakan di jembatan Suramadu lebih banyak untuk menyeberangkan orang daripada menyeberangkan barang. Jadi kalau dilihat dari sisi ekonomi, pergerakan-pergerakan orang dari Madura ke Surabaya lebih banyak, dan belum terlihat signifikan mendorong perekonomian di Madura,” jelasnya.
Menurut Achmad, jika fungsi jembatan masih banyak digunakan untuk penyeberangan orang tanpa adanya peningkatan infrastruktur di daerah Madura, maka kebijakan ini hanya akan menguntungkan aktifitas perdagangan di Surabaya. Belum lagi industri-industri di Madura yang belum ditopang dengan infrastruktur yang memadai.
“Karena industri-industri di Bangkalan belum didukung sarana prasarana, yang ada Bangkalan berkembang hanya kuliner-kuliner saja. Akhirnya orang-orang Bangkalan lebih banyak belanja di Surabaya daripada belanja di Bangkalan. Maka ditakutkan aktifitas perdagangan di Surabaya yang lebih berkembang,” tambahnya.
Selain itu, risiko lain dari kebijakan ini adalah biaya perawatan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.
“Ketika itu digratiskan, masalah biaya perawatannya itu pasti nanti akan menjadi tanggungan pemerintah. Misal akses jalan pintu Madura itu tanggung jawab siapa, Pemkab Bangkalan atau (pemerintah, red) pusat, jadi harus jelas dulu,” pungkasnya.
Dikesempatan yang sama, H.Nawadi selaku Ketua Umum AMP (Aliansi Madura Perantauan), berpendapat, dengan adanya program ini ada baiknya dan juga ada segi tidak baiknya.
” Menurut saya, ada baiknya tol Suramadu di freekan. Tapi juga ada tidak baiknya dikarenakan ketika tol itu di freekan maka siapa yang bertanggung jawab atas perawatan tol tersebut, apakah di biarin begitu saja, apakah hanya di buat ajang politik, itu harus kita fikirkan bersama. Jangan senang dulu kita itu saja dari saya. ” Singkat Nawadi ketika di konfirmasi oleh media ini melalui pesan singkat elektroniknya. Jum’at (26/10/2018).
Namun ia juga menggarisbawahi, bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang besar. Salah satunya pembangunan infrastruktur dan kemudahan sistem untuk menarik investor agar mau menanamkan investasi mereka di Madura. Karena menurutnya, di Madura masih tergolong minim dalam perindustrian juga lapangan tenaga kerjanya. (red)
