Surabaya | hallojatimnews – Forum Komunikasi dan Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia Kemenko Polhukam yang bertemakan “Peningkatan Kapasitas Demokrasi di Provinsi Jawa Timur” bertempat di Hotel Tanjung Surabaya.
Ketua Panitia Acara Sidik yang juga Kabid Penguatan Demokrasi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri menyampaikan bahwa FKK ini menghadirkan puluhan perwakilan lintas instansi, Lembaga, Ormas, Parpol di Provinsi Jawa Timur ini juga turut mengundang Sekda Provinsi Jatim, Dir. Binmas, Dir. Intel Polda Jatim, Kapolrestabes Surabaya, MUI, juga perwakilan Unair, Unesa, UIN Sunan Ampel dan beberapa Pimred Media.
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri, Mayjen TNI Wawan Kustiawan, SH dalam acara
ini menyampaikan arahannya mengenai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang meningkat. “Capaian IDI 2018 Provinsi Jawa Timur sebesar 72.86. Angka ini masih di atas IDI Nasional dan mengalami trend positif dibanding tahun sebelumnya sebesar 70.92.” ujar Bapak Wawan. Kamis (08/08/2019).
“Menko Polhukam mengharapkan ke depan kita menuju demokrasi yang bermartabat, berkeadilan, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang dapat menerapkan nilai-nilai dan prinsip demokrasi. Yaitu adanya pemilu yang Jurdil, kesamaan di depan hukum, penghormatan terhadap hukum dan HAM, peradilan yang independen, serta kebebasan berkumpul dan berpendapat.” imbuhnya.
Sejak tahun 2009 Pemerintah telah mengembangkan instrumen untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi yakni Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dimana Kemenko Polhukam sebagai leading sector bekerjasama dengan BPS, Bappenas, dan Kemendagri.
Dalam acara ini Asisten Deputi Bidang Demokrasi dan Ormas, Brigjen Pol Drs. Budi Susanto menyampaikan “Hasil riset terkait persepsi masyarakat Indonesia terhadap demokrasi, dimana survei Saiful Munjani Research Center (SMRC) yang dirilis bulan Juni 2019 lalu mencatat bahwa 86% masyarakat menilai demokrasi sebagai sistem yang paling cocok bagi Indonesia dan 66% responden menyatakan puas dengan kualitas demokrasi di Indonesia saat ini. Hal ini berarti kita telah berjalan on the right track.” ujarnya.
Dalam FKK ini, Drs. Wariki, MCP (Direktur Bappenas) sebagai Narasumber menyampaikan “3 hal yang jadi manfaat kenaikan IDI yaitu perbaikan kehidupan bernasional dan berbangsa. Kedua, peningkatan kualitas dan kedudukan diplomasi di mata Internasional. Serta ketiga, Indonesia menjadi tempat belajar Demokrasi dan Pusat Demokrasi Dunia.” pungkasnya.
Narasumber lainnya, Drs. EC Jonathan Kepala Bakesbangpol Provinsi Jatim menerangkan “3 aspek utama dalam IDI yaitu Kebebasan sipil, Hak hak politik serta Lembaga demokrasi. Rekan-rekan di daerah memiliki antusiasme tinggi mengembangkan IDI, namun terbatasi karena pengukurannya hanya sampai di level Provinsi.” terangnya.
Yang terakhir, Dr. Abdul Malik Gismar dari Pasca Sarjana Universitas Paramadina Jakarta menjelaskan “Demokrasi harus diusahakan agar menuju perbaikan, saat ini telah terjadi resesi Demokrasi secara global. Jurnal The Atlantic mempertanyakan apakah Demokrasi mati di Amerika? Mereka mengalami Demosi sebagai barometer Demokrasi Dunia. Indonesia harus belajar lebih agar tidak menjadi Post Democracy.” jelasnya.
Moderator acara, Zainal Abidin Achmad, S.Sos, M.Si (UPN Surabaya) mengemukakan “Kedepannya IDI akan terus berkembang, sebagai contoh di Blitar dicanangkan IDI Lokal untuk barometer Pemerintah Kabupaten menilai dirinya. Harapannya IDI bisa berkembang mendasar hingga ke tingkatan Kabupaten/Kota.” ujarnya.
Sebagai salah satu Provinsi dengan Kabupaten dan penduduk terbanyak di Indonesia, IDI di Jawa Timur akan memberikan konstribusi signifikan dalam menguatkan dan meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia di tahun-tahun selanjutnya.
Penulis : aji
